lazada.co.id
Home » , » Cara Baru Penilaian Prestasi Kerja PNS Menurut PP 46 Tahun 2011 (#3)

Cara Baru Penilaian Prestasi Kerja PNS Menurut PP 46 Tahun 2011 (#3)

Written By Gus Priyono Koes on 4 Jun 2013 | Selasa, Juni 04, 2013

Setelah SKP dinilai, kini Pejabat Penilai atau atasan langsung PNS menerbitkan Penilaian Prestasi Kerja PNS (PPK PNS) dengan menggunakan format seperti di bawah ini. Artikel tentang SKP lainnya dapat dibaca di www.SasaranKerjaPegawai.Info
Contoh Isian PPK PNS hal 1 
Contoh Isian PPK PNS hal 2
Contoh Isian PPK PNS hal 3
PPK PNS halaman 4
*) sumber Perka BKN No 1 Tahun 2013

Pejabat Penilai wajib menilai bawahannya. Aspek penilaian meliputi capaian Kinerja SKP (bobot 60%) dan Perilaku Kerja (40%). Sebaliknya, pejabat penilai yang TIDAK MELAKSANAKAN penilaian terhadap prestasi kerja bawahannya akan dikenai sanksi hukuman disiplin sesuai PP 53 Tahun 2010.
  1. Berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja maka pejabat penilai dapat memberikan rekomendasi kepada pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian sebagai bahan pembinaan karier terhadap PNS yang dinilai, misalnya:
    • untuk peningkatan kemampuan dengan mengikutsertakan diklat teknis seperti diklat komputer, kenaikan pangkat, pensiun, kehumasan, sekretaris, dan sebagainya;
    • untuk menambah wawasan pengetahuan dalam bidang pekerjaan perlu penyegaran ke unit kerja lain (rotasi), dan sebagainya; dan
    • untuk kebutuhan pengembangan perlu peningkatan pendidikan dan peningkatan karier (promosi), dan sebagainya.
  2. Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 (satu) tahun.
  3. Penilaian prestasi kerja dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan dan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.
  4. Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan dengan cara menggabungkan antara unsur SKP dan unsur perilaku kerja dengan menggunakan formulir yang dibuat menurut contoh di atas.
  5. Pejabat Penilai wajib menyampaikan hasil penilaian prestasi kerja kepada Atasan Pejabat Penilai paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya penilaian prestasi kerja.
  6. Hasil penilaian prestasi kerja mulai berlaku sesudah ada pengesahan dari Atasan Pejabat Penilai.
Bagaimana jika ada "perselisihan paham" antara PNS yang dinilai dengan Pejabat Penilai? Perselisihan yang dimaksud disini tidak menemukan satu mufakat atas hasil penilaian.
  1. Dalam hal PNS yang dinilai tidak menandatangani hasil penilaian prestasi kerja, maka hasil penilaian prestasi keda ditetapkan oleh Atasan Pejabat Penilai.
  2. Dalam hal Pejabat Penilai tidak menandatangani hasil penilaian prestasi kerja, maka hasil penilaian prestasi kerja ditetapkan oleh Atasan Pejabat Penilai.
  3. Dalam hal PNS yang dinilai dan Pejabat Penilai tidak menandatangani hasil penilaian prestasi kerja, maka hasil penilaian prestasi kerja ditetapkan oleh Atasan Pejabat Penilai.
  4. PNS yang dinilai yang merasa keberatan atas nilai sebagaimana tertuang dalam formulir penilaian prestasi kerja, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Atasan Pejabat Penilai secara hierarki paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterima hasil penilaian prestasi kerja tersebut.
  5. Dalam hal PNS yang dinilai keberatan atas hasil penilaian, maka PNS yang dinilai harus membubuhkan tandatangan pada tempat yang telah disediakan dan sesudah itu mengembalikan formulir penilaian prestasi kerja tersebut kepada Pejabat Penilai paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai PNS yang dinilai menerima formulir penilaian prestasi kerja.
  6. Keberatan yang diajukan melebihi batas waktu 14 (empat belas) hari kalender tidak dapat dipertimbangkan lagi.
  7. Pejabat Penilai setelah menerima keberatan dari PNS yang dinilai, wajib membuat tanggapan secara tertulis atas keberatan PNS yang dinilai. Tanggapan tersebut dituliskan dalam formulir penilaian prestasi kerja pada kolom yang telah disediakan.
  8. Pejabat Penilai setelah memberikan tanggapan wajib menyampaikan kepada Atasan Pejabat Penilai paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai Pejabat Penilai menerima keberatan.
  9. Atasan Pejabat Penilai berdasarkan keberatan yang diajukan Pejabat Penilai wajib memeriksa dengan seksama hasil penilaian prestasi kerja yang disampaikan kepadanya.
  10. Terhadap keberatan yang diajukan oleh PNS yang dinilai, Atasan Pejabat Penilai meminta penjelasan kepada Pejabat Penilai dan PNS yang dinilai. Berdasarkan penjelasan dari PNS dan Pejabat Penilai, Atasan Pejabat Penilai wajib menetapkan hasil penilaian prestasi kerja dan bersifat final. 
  11. Dalam hal terdapat alasan-alasan yang cukup, Atasan Pejabat Penilai dapat melakukan perubahan nilai prestasi kerja PNS.
Demikian semoga bermanfaat.

Incoming Search Engine Optimation.

blanko dp3 pns yang baru sesuai pp.46 tahun 2011. blangko penilaian prestasi kerja PNS, SKP, PP No 46 Tahun 2011, Cara Menyusun SKP, Cara Melaksanakan Penilaian Prestasi Kerja PNS, Format DP3 menurut PP 46 Tahun 2011
Share this article :

0 comments:

Ada kesalahan di dalam gadget ini

Pengikut


 
Support : Catatan Go Blog Groups | Your Dongeng Plano | SKP.Info
Copyright © 2013. Catatan Go Blog - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger