lazada.co.id
Home » , » Penyusunan SKP bagi Bendahara

Penyusunan SKP bagi Bendahara

Written By Gus Priyono on 21 Nov 2013 | Kamis, November 21, 2013

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN (APBD) pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga/SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota.


Bendahara Pengeluaran merupakan kunci sentral dalam pengelolaan dan tanggung jawab masalah keuangan Negara dan untuk menduduki jabatan tersebut dibutuhkan kemampuan dan profesionalisme yang tinggi. Tugas-tugas Bendahara Pengeluaran telah dicantumkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Dengan memahami tugas dan fungsinya tersebut bendahara pengeluaran dapat menghilangkan ataupun meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya sehingga dapat menghindarkan bendahara pengeluaran dari masalah terjadinya kerugian keuangan negara akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang


Bendahara adalah jenis JFU yang berada di bawah subordinasi Kepala Subbag Keuangan, atau Subbag Tata Usaha.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 di atas, untuk menjalankan fungsinya, JFU bendahara memiliki tugas:
  1. Menerima uang/surat berharga dalam batas kewenangannya;
  2. Menyimpan uang/surat berharga dalam batas kewenangannya;
  3. Menatausahakan uang / surat berharga sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  4. Membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
  5. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK
  6. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
  7. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
  8. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas negara
  9. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP, dan
  10. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN / Dinas PPKAD selaku kuasa Bendahara Umum Negara / BUD (Bendahara Umum Daerah).

Dari uraian tugas di atas Bendahara dapat menyusun SKP seperti di bawah ini.


Demikian semoga bermanfaat. 
Share this article :

4 comments:

duniaely mengatakan...

wah .. jadi nambah wawasan nih bro :)

btw apa kbr ? maaf baru berkunjung lagi nih, krn baru balik dr mudik :)

Gus Priyono mengatakan...

Alhamdulillah, baik-baik sob. Masih rada sibuk urusan kantor nih. Belum bisa update blog lagi nih...

Index Apk mengatakan...

terimakasih banyak atas informasinya pak

Anonim mengatakan...

PT. Lautan Lentera
Wejubel - Jual
Daihatsu Ayla Cicilan Kredit

Ada kesalahan di dalam gadget ini

Pengikut


 
Support : Catatan Go Blog Groups | Your Dongeng Plano | SKP.Info
Copyright © 2013. Catatan Go Blog - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger