lazada.co.id
Home » , » Cara Menyusun Sasaran Kerja PNS Pejabat Struktural

Cara Menyusun Sasaran Kerja PNS Pejabat Struktural

Written By Gus Priyono Koes on 7 Jun 2013 | Jumat, Juni 07, 2013

Ups... sesuai request teman-teman pejabat struktural (tidak usah ditulis satu persatu...ya. Yang jelas ada yang dari Aceh Tamiang, Kabupaten Bulungan, Tanah Laut, Kota Semarang sampai dengan Papua Barat), berikut ini saya postingkan contoh SKP bagi pejabat struktural.

Artikel tentang SKP lainnya dapat dibaca di www.SasaranKerjaPegawai.Info

Penyusunan SKP bagi pejabat struktural tidak jauh berbeda dengan JFU (staf). Bedanya, SKP Anda harus memuat uraian tugas yang menunjukkan kompetensi manajerial POAC (Planning, Organizing, Actuating dan Controlling). Artinya, SKP anda haus ada unsur-unsur uraian jabatan/tugas yang memuat kalimat "Menyusun Rencana", "Memimpin", "Mengarahkan...", "Membagi Tugas", "Mengkoordinasikan...", "Mengevaluasi...", "Memantau...", dan "Melaporkan.." selain uraian tugas yang menunjukan kompetensi teknis sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diampu. 

Mengenai dasar-dasar penyusunan SKP sesuai dengan jenjang eselon ini sudah saya posting tanggal 11 April 2013. Jadi, uraian tugas pejabat struktural jenjang lebih rendah masing-masing harus mengacu kepada Rencana Kinerja (Renja) Tahunan serta tugas dan fungsi pejabat struktural di atasnya. Lihat postingan tanggal 11 April 2013.

Saya berikan contoh Penyusunan SKP Pejabat Eselon II.B, Pejabat Eselon III.B, Pejabat Eselon IV.A dan JFU, dimana pejabat struktural III.B, IV.A menjabarkan tugas-tugas pejabat eselon di atasnya. 

Seorang Pejabat Eselon II.B (Kepala Badan) pada tahun 2014 menyusun SKP sesuai dengan RKT:
yaitu :
  1. Menyelenggarakan Rakor Kediklatan se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (target kuantitas/output = 1 laporan, target kualitas 100%, target waktu 3 bulan termasuk persiapan/rencana, sedangkan target biaya Rp 50.000.000);
  2. Menyelenggarakan Seleksi Penerimaan CPNS dari Jalur Pelamar Umum (target output 1 naskah laporan, target kualitas 100%, target waktu 6 bulan dan target biaya Rp 379.000.000).
  3. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan target (output 1 naskah LAKIP, kualitas 100%, waktu 3 bulan, dan tidak ada target biaya karena penyusunan LAKIP merupakan tugas rutin.
Maka SKP pejabat Eselon II.B di atas tersusun seperti gambar berikut:
Dari gambar di atas tampak nomor urut SKP "melompat-lompat". Itu hanya saya kutip sebagian kecil saja. Jumlah uraian jabatan beliau ada 12 butir, dari "Merumuskan Rencana Kerja, Mengarahkan, Mengkoordinasikan tugas bawahan, Menyelenggaran administrasi kepegawaian, Mengevaluasi ... dst... hingga Menyusun Laporan". Oleh karena di institusi tersebut Pengguna Anggaran (Kepala Badan) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, maka SKP ybs menyebutkan target biaya. Jadi, aspek biaya ini tergantung kepada kondisi kelembagaan setempat.

Jika di tempat pembaca, Pejabat Pembuat Komitmen dijabat oleh Pejabat Eselon III atau IV, maka dalam SKP, wajib menuliskan nilai aspek biaya seperti contoh pada formulir SKP di bawah ini (lihat SKP Pejabat Eselon II).

Sementara itu, SKP Pejabat Struktural Eselon III.B dalam hal ini Kepala Bidang Pengembangan dan Diklat, menjabarkan uraian tugas Pejabat Struktural Eselon II.B  butir 1 di atas, dan hasil penyusunan SKP Kepala Bidang Diklat (Eselon III) seperti contoh di bawah ini:

Selanjutnya pejabat eselon IV.A yang menjadi bawahan Kepala Bidang Pengambangan dan Diklat, menjabarkan uraian tugas nomor 4 pada SKP Pejabat Eselon III (Kepala Bidang Pengembangan dan Diklat yaitu: "Menyiapkan Pelaksanaan Rakor Kediklatan BKD se Prov. Bangka Belitung) seperti gambar di bawah ini:

Nah, berikutnya JFU menerjemahkan/menjabarkan tugas dan fungsi pejabat eselon IV yang dalam hal ini atasan langsungnya, sehingga SKP JFU tersusun sebagai berikut.
Dari contoh-contoh di atas, tampak bahwa sesungguhnya SKP dalam sebuah organisasi harus dibuat terlebih dulu oleh pimpinan tertinggi di organisasi tersebut. Selanjutnya pejabat setingkat lebih rendah, dan seterusnya sampai kepada pegawai Jabatan Fungsional Umum / Pejabat Fungsional Khusus menjabarkan tugas atau uraian jabatan yang menjadi tugas dan fungsi masing-masing.

Salam...


Referensi:
1. PP 46/2011
2. Perka BKN No 1 tahun 2013
3. Perka BKN No 7 Tahun 2013
4. Perka BKN No 8 Tahun 2013

Incoming Search Enginge Optimation (SEO):

cara menyusun job description pns, contoh menyusun skp pns, uraian jabatan fungsional kesehatan, format sasaran kerja pns, uraian jabatan fungsional kesehatan, lampiran skp nomor 46 2011, contoh fungsional umum dan fungsional tertentu, Contoh PP 46 tahun 2011 tentang Penilaian Sasaran Kerja PNS, uraian tugas dari jabatan fungsional umum, penyusunan job description pns, cara menyusun SKP pejabat struktural, cara menyusun SKP Pejabat Eselon, contoh skp pns, SKP W. Agus Priyono, BKD Kabupaten Bangka, SKP BKD Kab. Bangka, SKP Pegawai BKN, SKP Pemkab Bangka, Uraian Jabatan Pegawai Struktural, SKP dosen Bangka Belitung, contoh SKP BKD Kabupaten Bangka, cara membuat skp pns
Share this article :

3 comments:

catatan kecilku mengatakan...

Asyikkk... akhirnya diposting juga nih SKP Pejabat struktural. Sippp lengkap sudah :)
Makasih ya sharingnya

the others mengatakan...

BTW... apa templatenya baru? atau aku mampir di blog yang lain drpd yg biasa aku kunjungi ya?

Gus Priyono (WAP Koes) mengatakan...

hmmm... ganti template.

Ada kesalahan di dalam gadget ini

Pengikut


 
Support : Catatan Go Blog Groups | Your Dongeng Plano | SKP.Info
Copyright © 2013. Catatan Go Blog - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger